Ketua Umum Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) Ferry Irawan mengecam keras promosi minuman keras merek Newport yang menawarkan miras gratis bagi siapa saja yang mampu menghafal surat Ad Dhuha. Dalam pernyataannya, Ferry menyoroti bahwa bentuk promosi tersebut memicu keprihatinan komunitas dan konsumen.

YKMI menyampaikan tuntutan tegas kepada pihak berwenang dengan meminta pemerintah mengambil langkah pencabutan izin edar terhadap merek yang melakukan promosi itu. Desakan tersebut dilontarkan sebagai reaksi atas cara promosi yang dinilai kontroversial karena mengaitkan unsur agama dengan penawaran minuman keras.

Promosi Newport Menuai Kecaman

Promosi yang menawari minuman keras gratis bagi orang yang mampu menghafal surat Ad Dhuha memicu kecaman dari kalangan konsumen dan organisasi masyarakat. YKMI menekankan bahwa promosi semacam ini tidak hanya menimbulkan kontroversi moral, tetapi juga mengundang pertanyaan tentang batas etika pemasaran produk yang sensitif bagi sebagian besar masyarakat.

Ferry Irawan menyampaikan keprihatinannya terkait dampak sosial dari praktik promosi tersebut. Menurut YKMI, iklan atau promosi yang mempermainkan simbol-simbol keagamaan untuk menarik minat beli dapat merusak kepercayaan publik terhadap pelaku industri dan mengaburkan batas kewajaran dalam pemasaran produk berisiko seperti minuman keras.

Desakan cabut izin Newport oleh YKMI

Menindaklanjuti kecaman itu, YKMI mendesak pemerintah untuk segera mencabut izin edar merek yang melakukan promosi tersebut. Organisasi ini berpendapat bahwa pencabutan izin merupakan langkah preventif yang diperlukan untuk melindungi kepentingan konsumen serta menjaga ketertiban sosial di ruang publik.

Permintaan YKMI mencerminkan upaya perlindungan konsumen terhadap praktik pemasaran yang dinilai melanggar nilai-nilai sosial dan agama. Ferry Irawan menyerukan agar regulator melakukan kajian atas tata cara pemasaran dan menegakkan aturan yang relevan bila ditemukan pelanggaran.

Seruan untuk Tindakan Pengawasan

Selain meminta pencabutan izin edar, YKMI memandang penting adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik promosi produk berisiko. Organisasi tersebut mengajak pihak berwenang untuk meninjau kembali mekanisme perizinan dan pengawasan agar promosi yang menimbulkan kontroversi serupa tidak terulang.

YKMI juga menekankan bahwa perlindungan konsumen harus menjadi prioritas dalam penegakan regulasi, terutama bila promosi komersial menyinggung norma sosial atau agama. Upaya pengawasan dianggap perlu untuk menjaga agar praktik pemasaran mengikuti standar etika yang dapat diterima masyarakat luas.

Dampak Publik dan Reaksi Masyarakat

Kasus promosi Newport ini memicu perbincangan di masyarakat mengenai batas kebebasan pemasaran dan sensitivitas nilai-nilai keagamaan. YKMI menilai bahwa respons publik perlu didengar sebagai bagian dari proses evaluasi kebijakan dan pengaturan promosi produk berisiko.

Organisasi konsumen mengimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap praktik pemasaran yang berpotensi mengeksploitasi simbol-simbol keagamaan atau norma sosial demi tujuan komersial. YKMI menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan praktik pemasaran yang dianggap tidak pantas.

Permintaan YKMI agar pemerintah mencabut izin edar merek terkait menjadi titik tekanan bagi regulator untuk merespons kekhawatiran publik. Langkah selanjutnya dari otoritas berwenang akan dinantikan oleh berbagai pihak yang memantau perkembangan kasus ini.