Aksi mahasiswa di Jantar Mantar yang awalnya berpusat pada dugaan kebocoran soal NEET dan keluhan calon peserta berubah menjadi unjuk rasa yang lebih luas, memunculkan sorotan terhadap peran aparat dan lembaga hukum. Dalam perkembangan itu, pernyataan Saurav Das tentang bernegosiasi dengan Mahkamah Agung menarik perhatian publik dan memicu perdebatan mengenai batas kewenangan institusi negara.
Demonstrasi yang diberi izin terbatas di lokasi yang ditentukan dilaporkan meluas ketika sejumlah peserta mencoba melakukan long march menuju gedung parlemen. Laporan di lapangan menyebutkan adanya penggunaan drone di dekat zona yang sangat dijaga, poster-poster dan slogan yang dinilai menghina pemerintah dan perdana menteri, serta insiden pelemparan batu dan bentrokan. Pemerintah tengah melakukan penindakan dan penyelidikan, sementara DPR telah mengesahkan RUU Anti-Paper Leak dan Menteri Pendidikan mengundurkan diri.
Pernyataan: bernegosiasi dengan Mahkamah Agung
Pada tengah penyelidikan, juru bicara Citizens for Justice and Peace (CJP), Saurav Das, mengkritik putusan sementara Mahkamah Agung yang meminta agar tidak dilakukan tindakan koersif terhadap para pengunjuk rasa kecuali mereka memiliki catatan kriminal. Das menyatakan kekhawatirannya bahwa kebebasan itu akan disalahgunakan oleh polisi dan menyebut, “Police will misuse this given space; if SC is final authority, then we’ll negotiate with them, not the govt.”
Das menjelaskan keberatannya terhadap perintah pengadilan yang menurutnya membiarkan polisi bertindak ketika alat kriminal berada di balik aksi. Ia juga mengemukakan keberatan terhadap ketentuan bahwa FIR tetap dapat diproses, menilai hal itu bertentangan dengan pemahaman yang dicapai antara pengunjuk rasa dan negara bagian.
Polisi dan penyelidikan pasca unjuk rasa
Setelah upaya long march menuju parlemen, kepolisian mulai mengidentifikasi individu-individu yang diduga terlibat dalam perusakan, penghasutan, tindakan tidak disiplin, dan pelanggaran lainnya. Polisi menegaskan bahwa izin unjuk rasa hanya diberikan untuk lokasi tertentu, sehingga upaya bergerak ke zona terlarang menjadi dasar penyelidikan lebih lanjut.
Pihak berwenang juga menelaah rekaman video, aktivitas drone, dan konten yang beredar di media sosial untuk menyusun kronologi kejadian dan menetapkan status hukum terhadap peserta yang diduga melakukan pelanggaran. Laporan di lapangan menyebut beberapa episode bentrokan dan pelemparan batu, serta penggunaan bahasa yang menyerang secara personal terhadap pejabat pemerintahan.
Perdebatan kewenangan dan prinsip konstitusional
Pernyataan Das memicu diskusi tentang prinsip dasar konstitusi India, terutama pemisahan kekuasaan dan mekanisme checks and balances antara tiga cabang pemerintahan. Di bawah kerangka konstitusional, badan legislatif membuat undang-undang dan mengawasi kebijakan, eksekutif menjalankan dan mengimplementasikan kebijakan, sementara yudikatif—dengan Mahkamah Agung di puncak—menginterpretasikan konstitusi dan undang-undang serta melindungi hak-hak fundamental melalui judicial review.
Selain itu, yudikatif tidak bertugas bernegosiasi dengan pengunjuk rasa atau melaksanakan kebijakan pemerintah, sama seperti eksekutif tidak dapat menjalankan fungsi yudisial dan parlemen tidak dapat mencampuri putusan peradilan di luar kerangka konstitusional. Para pengkritik menilai pernyataan Das mengaburkan batas-batas fungsi tersebut dan memperlihatkan ketidaktahuan akan mekanisme yang diatur konstitusi.
Reaksi publik dan media sosial
Pernyataan CJP itu langsung menuai gelombang kritik di media sosial. Sejumlah pengguna menuduh Das tidak memahami cara kerja sistem ketatanegaraan dan mempertanyakan relevansi menganggap Mahkamah Agung sebagai pihak untuk bernegosiasi. Ada pula komentar yang menekankan pentingnya memahami doktrin pemisahan kekuasaan sebagai inti demokrasi.
Beberapa unggahan menampilkan nada mengejek dan keras terhadap pernyataan tersebut, menyatakan bahwa negosiasi sejajar bukanlah fungsi lembaga peradilan. Kritik-kritik ini melahirkan perdebatan lebih luas tentang ruang kebebasan berpendapat, tanggung jawab organisasi advokasi, serta batasan-batasan yang sah dalam melakukan aksi protes.
Perkembangan selanjutnya dan fokus investigasi
Pemerintah dan aparat kepolisian melanjutkan pemeriksaan terhadap semua elemen yang terkait dengan demonstrasi, termasuk dugaan penyebaran konten yang menyinggung, penggunaan drone di kawasan sensitif, serta potensi tindak pidana yang terjadi selama kerusuhan. Penyelidikan juga menimbang keterkaitan antara insiden di lapangan dan materi yang beredar di platform digital.
Sementara itu, pernyataan-pernyataan dari berbagai pihak terus memicu perdebatan publik tentang bagaimana menyeimbangkan kebebasan berekspresi dan ketertiban umum. Kasus ini menjadi contoh benturan antara tuntutan publik atas akuntabilitas dalam sistem pendidikan dengan pertanyaan tentang prosedur hukum dan peran masing-masing lembaga negara dalam merespons protes besar.