Pemerintah mengusulkan perubahan besar pada aturan imigrasi yang akan membuat deportasi warga asing diterapkan terhadap semua pelaku kriminal, tanpa memandang tingkat keparahan kejahatan mereka. Rancangan Undang-Undang Imigrasi yang dipublikasikan pekan ini memperluas pertimbangan deportasi sehingga tidak lagi terbatas pada terpidana yang menerima hukuman satu tahun penjara atau lebih.

Di bawah rancangan itu, hakim digugat untuk mempertimbangkan bahwa pemegang catatan kriminal harus dideportasi “kecuali efek pada orang tersebut atau anggota keluarganya akan tidak proporsional.” Namun kebijakan baru ini juga menegaskan bahwa semakin serius pelanggaran dan dampaknya terhadap masyarakat, semakin besar kepentingan publik untuk melihat orang itu dideportasi.

Aturan baru tentang deportasi warga asing

Perubahan yang diusulkan akan membuat semua pelaku kriminal yang berada di negara ini menjadi pertimbangan untuk deportasi, bukan hanya mereka yang menjalani hukuman penjara lama. Saat ini, undang-undang memberikan dasar otomatis untuk mempertimbangkan pengusiran bagi mereka yang dijatuhi hukuman satu tahun atau lebih. Rancangan undang-undang merubah pendekatan itu menjadi jangkauan yang lebih luas terhadap setiap pelanggaran pidana.

Pengecualian sempit dan kriteria pengadilan

Meski memperluas dasar deportasi, rancangan undang-undang tersebut hanya memberikan tiga jalur pengecualian yang sangat terbatas. Pertama, masa tinggal yang lama dan sah diikuti dengan integrasi sosial dan budaya yang sedemikian sehingga terdapat hambatan sangat signifikan untuk berintegrasi kembali di luar negeri. Kedua, hubungan yang sah dengan “pasangan yang memenuhi syarat” atau “anak yang memenuhi syarat” di mana pengusiran akan dianggap “terlalu berat”. Ketiga, adanya “keadaan lain yang sangat meyakinkan” yang setara kuatnya dengan dua titik pertama.

Selain itu, rancangan itu menginstruksikan pembatasan penggunaan Pasal 8 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR) yang selama ini sering dijadikan dasar untuk menentang deportasi. Klaim berdasarkan Pasal 8 akan dipersempit sehingga hanya dapat diajukan oleh mereka yang benar-benar tinggal bersama pasangan, pasangan tidak menikah yang hidup bersama, atau anak di bawah umur.

Pembatasan konsep “kehidupan keluarga”

Rancangan undang-undang ini mempersempit pengertian “kehidupan keluarga” untuk tujuan Pasal 8, membatasi perlindungan pada apa yang disebut sebagai “keluarga inti yang tinggal bersama”, yakni pasangan atau pasangan menikah/tidak menikah yang hidup bersama dan anak-anak di bawah umur. Konsekuensinya, ikatan keluarga yang lebih luas—seperti anak dewasa, kerabat lain, atau pasangan yang tidak tinggal bersama—tidak lagi menjadi dasar kuat untuk mencegah pengusiran.

Perubahan itu juga berarti bahwa orang yang membentuk keluarga saat berada di negara ini secara ilegal tidak lagi dapat bergantung pada hubungan tersebut untuk menghindari deportasi. Departemen dalam dokumen estimasinya menyatakan reformasi ini diperkirakan akan mengakibatkan sekitar 14.000 orang lebih sedikit mendapatkan hak tinggal atas dasar keluarga.

Dampak pada proses banding dan data pengadilan

Meski ada angka perkiraan, departemen juga mengakui bahwa dampak sebenarnya tidak pasti dan memperingatkan bahwa lebih dari separuh mereka yang ditolak hak tinggal kemungkinan besar akan tetap menghindari deportasi dalam praktiknya. Analisis terhadap putusan banding menunjukkan bahwa klaim Pasal 8 telah berhasil dipakai oleh sejumlah pelaku kriminal untuk mempertahankan hak tinggal.

Sebuah tinjauan terhadap 3.000 putusan Upper Tribunal menemukan 426 kasus yang melibatkan pelaku kriminal asing. Dari jumlah itu, 369 melakukan pelanggaran di negara tersebut; 340 dari mereka menantang deportasi dengan dasar ECHR, dan 149 berhasil dalam klaim mereka—sekitar 44 persen tingkat kemenangan. Kasus-kasus tersebut mencakup berbagai jenis pelanggaran, dari perdagangan narkoba hingga kekerasan dalam rumah tangga.

Contoh kasus yang menjadi sorotan

Rancangan undang-undang ini mengisyaratkan perubahan mendasar pada keseimbangan antara kepentingan publik dalam keamanan dan penegakan hukum dengan hak-hak keluarga dan perlindungan yang diberikan oleh Pasal 8 ECHR. Pembahasan dan penafsiran lebih lanjut dari teks undang-undang serta putusan pengadilan akan menentukan bagaimana aturan baru ini akan dijalankan di lapangan.