Majelis Tamil Nadu mengadopsi resolusi yang mendesak pemerintah pusat mengambil langkah hukum yang diperlukan untuk pembatalan NEET. Pembatalan NEET menjadi sorotan utama sidang, dengan sejumlah pejabat negara bagian menilai mekanisme ujian tersebut telah kehilangan kepercayaan siswa.

Dalam perdebatan di lantai legislatif, para pembicara menekankan perlunya revisi struktural terhadap tata kelola pendidikan agar isu seperti ini tidak berulang. Selain permintaan pembatalan NEET, majelis juga membahas langkah-langkah terkait perubahan undang-undang sumbangan luar negeri dan kebutuhan konsultasi yang lebih luas dengan lembaga sosial dan agama.

Pembatalan Neet dalam Sorotan Publik

Resolusi yang disahkan meminta pemerintah pusat melaksanakan amandemen undang-undang yang diperlukan untuk membatalkan ujian NEET. Para pendukung resolusi menekankan bahwa model seleksi saat ini meruntuhkan kepercayaan siswa dan keluarga, sehingga perlu alternatif yang lebih adil dan sensitif terhadap konteks negeri bagian.

Peran dan pernyataan pejabat negara bagian

Selain itu, Kepala Menteri Vijay dilaporkan mendukung gagasan untuk membentuk daftar khusus yang memungkinkan negara bagian membuat undang-undang sendiri terkait pendidikan. Pernyataan ini menunjukkan dorongan kuat dari pemerintahan negara bagian untuk memperoleh ruang kebijakan lebih besar dalam pengelolaan pendidikan.

Reaksi partai politik dan perbedaan pendapat

Dalam sidang, beberapa wakil partai mengungkapkan dukungan terbuka terhadap resolusi pembatalan NEET. O.S. Manian menyatakan bahwa partainya mendukung keputusan majelis, sementara perwakilan dari partai PMK juga menyatakan dukungan dan menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi anak yang kehilangan nyawa terkait ujian ini.

Sementara itu, partai oposisi di tingkat nasional menolak resolusi yang menuntut pembatalan NEET. Perbedaan pandangan ini mencerminkan ketegangan antara kebijakan nasional dan tuntutan negara bagian, terutama dalam isu yang menyentuh sistem seleksi pendidikan tinggi.

Isu lain: amandemen sumbangan asing dan seruan konsultasi

Di luar perdebatan soal NEET, majelis juga mengeluarkan resolusi yang meminta pemerintah pusat menarik kembali draf amandemen terkait sumbangan asing. Langkah ini sejalan dengan seruan beberapa anggota agar setiap perubahan regulasi besar dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pemerintah negara bagian serta organisasi terkait di bidang agama, pendidikan, dan kesehatan.

Menteri Rajmogan menekankan pentingnya dialog antara pemerintah negara bagian dan pemangku kepentingan, termasuk institusi pendidikan dan medis, sebelum menerapkan kebijakan yang berdampak luas. Pernyataan ini menegaskan permintaan agar perubahan hukum dilakukan dengan mempertimbangkan suara lokal dan praktikalitas pelaksanaan di lapangan.

Polemik dan pernyataan personal terkait kasus Anitha

Selain itu, terdapat tudingan dari beberapa anggota yang menyebutkan adanya pihak-pihak yang tidak ikut serta dalam aksi protes menentang NEET. Tuduhan semacam ini menambah ketegangan politik dalam perdebatan, menunjukkan bahwa isu pendidikan tetap menjadi medan perlawanan politik yang kuat antara berbagai aktor di negara bagian.

Dengan disahkannya resolusi ini, tekanan terhadap pemerintah pusat meningkat untuk merespons tuntutan negara bagian terkait NEET dan perubahan regulasi lain. Majelis juga menekankan pentingnya konsultasi lintas sektor sebelum perubahan kebijakan yang berdampak luas diberlakukan, agar hak pelajar dan kepentingan lokal dapat terjaga.